Pelatihan profesional berbasis SKKNI yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat provinsi. Biaya hanya Rp8.500.000.
Pendahuluan
Dalam menghadapi tantangan pembangunan desa di tingkat provinsi, peran Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat menjadi sangat strategis. Untuk menjawab kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pelatihan dan sertifikasi BNSP Skema Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi hadir sebagai solusi.
Pelatihan ini ditujukan bagi profesional yang ingin memperkuat kemampuan advokasi, fasilitasi, mentoring, hingga penyusunan laporan kerja pendampingan, dengan pendekatan yang sesuai regulasi dan kebutuhan desa di tingkat provinsi.
Unit Kompetensi
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.74TPP01.003.2 | Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa |
| 2 | M.74TPP01.006.2 | Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa |
| 3 | M.74TPP01.008.2 | Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa |
| 4 | M.74TPP01.009.2 | Melakukan Advokasi Penanganan Masalah Pembangunan Desa |
| 5 | M.74TPP01.011.2 | Melakukan Fasilitasi Pengembangan BUM Desa |
| 6 | M.74TPP01.013.2 | Melakukan Fasilitasi Pengembangan BUM Desa Bersama |
| 7 | M.74TPP01.019.2 | Melakukan Mentoring pada Tenaga Pendamping |
| 8 | M.74TPP01.020.2 | Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pendamping |
| 9 | M.74TPP01.021.2 | Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping |
| 10 | M.74TPP01.022.2 | Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan |
Contoh Studi Kasus
Judul: Penanganan Masalah Pembangunan Desa pada Proyek Air Bersih
Studi Kasus: Di Kabupaten X, proyek penyediaan air bersih desa mengalami hambatan karena belum adanya kerja sama antar desa terkait penggunaan sumber mata air. Seorang Tenaga Ahli Provinsi melakukan advokasi kepada Dinas PMD dan melakukan fasilitasi dialog antar pemerintah desa.
Solusi:
-
Mengimplementasikan Unit Kompetensi M.74TPP01.009.2 dan M.74TPP01.015.2
-
Membuat kerangka kerja sama dan MoU antar desa.
-
Memantau pelaksanaan dan pelaporan kerja.
Silabus 2 Hari Pelatihan
| Hari | Materi Utama | Kegiatan | Output |
|---|---|---|---|
| Hari 1 | Sosialisasi Kebijakan dan Advokasi Regulasi | Workshop & Diskusi | Peserta memahami kebijakan dan teknik advokasi |
| Monitoring & Evaluasi Program | Simulasi & Studi Kasus | Peserta dapat menyusun alat monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan | |
| Hari 2 | Fasilitasi BUMDes dan BUMDes Bersama | Diskusi kelompok & praktik | Peserta mampu mengidentifikasi peluang usaha dan menyusun program pemberdayaan |
| Mentoring & Penyusunan Laporan | Simulasi mentoring dan pelaporan | Peserta dapat membuat laporan hasil kerja pendampingan sesuai standar BNSP |
Kesimpulan
Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Skema Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi ini merupakan upaya strategis dalam menyiapkan SDM berkualitas yang siap terjun langsung membangun desa secara menyeluruh. Kami menyediakan pelatihan dan sertifikasi resmi dengan pelaksanaan online, harga terjangkau hanya Rp8.500.000, untuk 1 peserta. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui tautan berikut: