daftar tenaga ahli pemberdayaan masyarakat provinsi

Pelatihan profesional berbasis SKKNI yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat provinsi. Biaya hanya Rp8.500.000. Pendahuluan Dalam upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat provinsi, peran Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat menjadi sangat penting. Untuk memastikan profesionalisme dan mutu layanan pendampingan, diperlukan standar kompetensi yang diakui secara nasional. Sertifikasi BNSP berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini, terutama bagi pendamping yang bekerja langsung mendukung desa dari tingkat provinsi. Pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi standar teknis, namun juga membekali peserta dengan wawasan strategis dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dan berkelanjutan. Unit Kompetensi No Kode Unit Judul Unit Kompetensi 1 M.74TPP01.003.2 Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa 2 M.74TPP01.006.2 Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa 3 M.74TPP01.008.2 Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa 4 M.74TPP01.009.2 Melakukan Advokasi Penanganan Masalah Pembangunan Desa 5 M.74TPP01.011.2 Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 6 M.74TPP01.013.2 Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) 7 M.74TPP01.019.2 Melakukan Mentoring pada Tenaga Pendamping 8 M.74TPP01.020.2 Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pendamping 9 M.74TPP01.021.2 Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping 10 M.74TPP01.022.2 Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan Contoh Studi Kasus Kasus: Sebuah kabupaten mengalami rendahnya efektivitas program BUM Desa Bersama. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi diminta untuk mengadvokasi dan membimbing kabupaten tersebut. Langkah Solusi: Analisis Permasalahan: Lakukan asesmen kelembagaan dan wawancara stakeholder lokal. Advokasi: Sampaikan rekomendasi kebijakan pada DPMD dan Kepala Daerah. Pelatihan dan Mentoring: Fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa bersama. Evaluasi: Ukur kinerja dan dampak program serta susun laporan evaluasi. Silabus Pelatihan 2 Hari Hari Materi Kegiatan 1 - Pengenalan SKKNI & BNSP - Sosialisasi Kebijakan Desa Diskusi panel, Studi kasus, Simulasi advokasi desa - Monitoring & Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Workshop menyusun instrumen monitoring dan pelaporan desa 2 - Fasilitasi Pelatihan dan Mentoring Pendamping Desa - Evaluasi Kinerja Praktik menyusun laporan kerja pendamping, Roleplay mentoring, Uji kompetensi praktik ringan Kesimpulan Kami menyediakan Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Skema Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi berbasis SKKNI. Pelatihan ini dapat diikuti secara online dengan biaya Rp8.500.000. Sertifikasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas Anda dalam mendampingi pembangunan desa di tingkat provinsi. 📌 Detail lengkap dan harga lainnya dapat dilihat di:👉 https://mobilefaculty.com/skema-bnsp-desa/

Tag: daftar tenaga ahli pemberdayaan masyarakat provinsi

Sertifikasi BNSP Berbasis SKKNI – Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi